BERAT atau RINGAN (relatifitas)

Berat atau ringan upaya yang dilakukan seseorang dalam hidup, pada rentang tertentu, sungguh sangat relatif. Kita ambil sample dari sebuah upaya seseorang : pekerjaan. Misalkan, ada yang sehari kerja 8 jam sudah merasa berat, ada yang sehari kerja 12 jam merasa masih kurang. Ada yang mengurus 1 job saja sudah berat, ada yang mengurus 3 job sekaligus masih kurang.

Katakanlah tingkat efektifitas kerjanya tetap, maka dapat kita bayangkan akan ada peningkatan hasil yang dicapai apabila volume kerja yang dilakukan semakin besar. Tentu kita ingin hasil yang kita capai bertambah, tapi keinginan tinggal keinginan karena kita tidak mau melakukan hal berat (menambah volume kerja umumnya berat). Suatu hal yang alamiah tentu.

Maka problem sebenarnya adalah bukan soal bertambahnya volume kerja, melainkan karena "berat"nya. Karena berat dan ringan sangat relatif, maka kita bisa merubah perasaan berat menjadi perasaan ringan.

PILPRES 2009

Menjelang pilpres ini, mencoba mencari syarat paling ringkas dan mendasar bagi seorang pemimpin yang bisa diandalkan, berikut yang bisa saya gali. Ternyata terdapat 3 syarat mutlak yang harus dimiliki. Yang pertama adalah integritas moral, yang kedua kecerdasan, dan yang ketiga adalah jiwa kepemimpinan yang kuat.

Integritas moral sangat mendasar, seseorang memiliki tanggung jawab vertikal selain tanggung jawab horisontal sehingga kontrol diri lebih kokoh. Dia juga memiliki kerendahan hati dan kepekaan humanisme yang sangat penting untuk "membaca" realitas di masyarakat. Kecintaan terhadap negara, komitmen serta kejujuran adalah aset moral vital lainnya di tengah terpuruknya moral bangsa saat ini. Akhirnya, integritas moral ini yang akan menjiwai visi dan misi yang dicanangkan, so semua tujuan akan selalu dilandasi dengan semangat kebenaran dan keadilan yang sejati. Keberpihakan terhadap rakyat kecil adalah di antaranya, bahkan menjadi perhatian khusus karena di sana lah berbagai permasalahan kemanusiaan melanda.

Syarat kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan akan menentukan visi dan misi, arah kemana bangsa ini menuju dengan strategi-strategi yang logis dan realistis. Tujuan bisa berjangka pendek dan berjangka panjang, langsung maupun tidak langsung, berskala prioritas, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin. Teknologi digunakan demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi di setiap usaha, dengan tetap mengembangkan kemampuan masyarakat luas agar dapat menjadi subyek pembangunan yang sebenarnya. Civil society merupakan tujuan akhir, yaitu terbentuknya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Syarat terakhir adalah jiwa kepemimpinan yang kuat, dan inilah alat bagi seorang pemimpin untuk menjalankan visi dan misi yang dilandasi kebenaran dan keadilan tadi. Menunjukkan jalan ke depan, menyampaikan ide ke jajaran di bawahnya sembari tetap menerima masukan serta menegakkan sistem kontrol, maka tujuan dapat terlaksana. Dengan segenap kekuatan dan kepercayaan diri, akan ada jaminan bahwa setiap kebijakan telah steril dari intervensi negatif parlemen maupun partai yang mengusung pencalonannya.

Kampanye sebentar lagi. Tidak akan ada yang sempurna. Nanti akan kita rasakan dan nilai bersama kualitas pasangan capres-cawapres : mana yang lebih mendekati 3 syarat itu. Semoga Tuhan memberikan Pemimpin yang terbaik bagi negeri ini.

Artis di Parlemen

Semalam ngliat penampilan Vena Melinda dan Deddy "Miing" dalam sebuah talkshow di TV. Temanya seputar fenomena banyaknya artis yang melenggang ke Gedung DPR untuk periode 5 tahun ke depan. Mereka berdua dipastikan terpilih menjadi anggota legislatif dari partai Demokrat dan PDIP.

Rakyat telah memilihnya. Kenapa rakyat memilih artis? Dari banyaknya alasan, mungkin yang dominan adalah faktor kepopuleran. Bagaimanapun itu.. entah baik atau buruk alasannya, suara rakyat selalu benar. Jadi terpilihnya artis adalah kebenaran juga dalam konteks demokrasi buatan manusia ini.

Nah, sekarang amanah ada di pundak mereka, bisakah mereka memikul tanggung jawab itu?

Pertama, satu hal yang positif menurutku adalah mereka ini cenderung tidak begitu mengejar harta (karena sudah bergelimang harta), sehingga pemikiran-pemikiran korupsi relatif lebih kecil. Dan sikap positif ini bisa menular ke anggota dewan lainnya, karena korupsi konon lebih gampang dilakukan secara kolektif daripada perseorangan.

Kedua, terkait pengetahuan mereka tentang sistem pemerintahan dan perundang-undangan. Mungkin sebagian besar mereka kurang mumpuni, tapi ini bisa dipelajari. So tidak menjadi masalah yang berarti saya kira.

Ketiga, inilah yang membuat ragu, yaitu soal daya tahan dan strategi mereka menghadapi perbedaan pendapat di parlemen. Melihat kehidupan mereka sebelumnya yang sarat dengan hiburan dan hura-hura, apakah mereka sanggup melakukan adu argumen dengan para politisi yang seringkali berupa perdebatan sengit? Bagaimana mereka mempertahankan idealisme dan pendapatnya untuk mensejahterakan rakyat di hadapan partai lain yang bersebrangan? Bisa-bisa kepentingan rakyat termentahkan hanya karena mereka putus asa untuk melakukan perlawanan, karena sejak awal kan mereka cenderung tidak ngotot untuk duduk di parlemen. Dan, faktanya, idealisme seringkali terpinggirkan tidak berguna bila tidak dibungkus dengan strategi politik yang tepat.

He he.. ketiga uraian di atas semuanya berdasar pada prasangka yang baik, bahwa yang terjadi di dalam Gedung DPR adalah rapat-rapat yang serius. Seandainya di dalam sana hanya berupa rangkaian sandiwara politik, lantas bagaimana sikap para artis itu? Apakah akan keluar dari gedung ataukah justru akan memperagakan kemampuan aktingnya (itung-itung akting tambahan?) ....

sambil menanti kisah Rani dan AA

Di antara berita perkembangan munculnya nama-nama capres dan cawapres, ada sajian liputan yang gak kalah menarik perhatian kita, yaitu soal status Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen. Bener2 layak membuat kita bertanya-tanya.. Benarkah terjadi? Apakah cukup masuk akal? skenario politik kah ini?

Hanya ada 2 pilihan: permainan tingkat tinggi atau lebih tinggi lagi. Ini karena melibatkan oknum aparat, pengusaha, pembunuh bayaran. Rani Juliani sebagai "tokoh sentral" pun hilang, kemungkinan besar "dihilangkan" dari peredaran.

Berbagai macam opini berkembang, ada yg percaya ini kasus asmara, ada yg menduga ini konspirasi politik menjatuhkan kredibilitas KPK (baca: pemerintah), konspirasi dari komplotan koruptor, sampai ada yg beranalisa ini soal kredibilitas personal AA yg bermasalah di KPK. Sangat bervariasi dan tidak bisa ditebak.

Mungkin sebagian kita cukup menyesal dengan berita ini. Sungguh ironi, di tengah-tengah bersinarnya KPK yang telah mengkandangkan banyak koruptor, sang ketua malah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Tentu saja kita tidak tahu secara pasti bagaimana AA menjalankan tugasnya di KPK, tapi paling tidak AA telah mengambil resiko berat atas kasus-kasus besar yang pernah ditanganinya. Alhasil, di permukaan kita melihat bahwa KPK cukup ditakuti di kalangan birokrat dan legislatif. KPK adalah drama pemberantasan korupsi yang terbaik yang pernah ada (mungkin terbaik di antara yang buruk ?). So, apabila memang tidak bersalah, dia bisa masuk dalam daftar segelintir orang yang berpengaruh di Indonesia.

Sambil menunggu titik terang yang entah seperti apa terangnya nanti, semoga KPK dapat terus melanjutkan agendanya. Proses pengusutan perkara NZ yang belum tuntas ini mungkin seperti teror bagi anak buah AA. Nyali tidak boleh mengendur, dan sikap tulus (tanpa pretensi politik) pemerintah sangat diperlukan dalam mem-push dan mensupport keamanan kinerja KPK. Memang tidak dapat dipungkiri, resiko jabatan sangat besar bagi penegak hukum yang benar-benar menjalankan tugasnya; nyawa diri dan keluarga bisa menjadi ancaman. Konsekuensi logisnya, apabila tugas mulia ini dijalani dengan sungguh-sungguh maka di samping telah menjalankan ajaran moralnya, popularitasnya di masyarakat akan meningkat secara cuma-cuma (tanpa bersusah payah kampanye mengumbar janji).

Perjalanan melawan korupsi masih panjang, berita terakhir menyebutkan di tingkat Asia Indonesia masih berada di kelompok urutan terdepan dalam hal korupsi. Untuk itu KPK harus terus bekerja, bahkan perlu memperbesar volume kerjanya. Skema organisasi dan sistem kerja harus dipertahankan karena terbukti efektif melakukan penyelidikan perkara korupsi.

Pemerintah memegang kuncinya, karena sesungguhnya KPK hanyalah kepanjangan dari pemerintah. Pemberantasan korupsi wajib menjadi agenda utama pemegang kekuasaan, karena korupsi mematikan sendi-sendi perekonomian yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat.

Akhirnya, marilah kita nantikan proses pengusutan kasus ini. Hasil yang kita harapkan adalah tersibaknya kasus ini dengan gamblang, apapun penyebabnya. Jangan biarkan konspirasi tetap hidup! Apabila supremasi hukum bisa berjalan tegak, menghukum setiap orang yang bersalah tanpa pandang jabatan dan institusi, tandanya masih ada harapan bagi kemajuan bangsa ini.....!